PEKANBARU -- Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Kejaksaan Tinggi Riau menggelar Seminar bertajuk Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara dengan narasumber Dr. Musa, SH., MH. (FH UIR) dan Dr. Erdianto Effendi, SH., MH. (FH UNRI) di  di Sasana HM Prasetyo Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (13/07/23).

Hadir dalam kegiatan yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Marcos Marudut Mangapul Simaremare, S.H., M.H, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau Martinus Hasibuan, S.H., M.H, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Meilinda, S.H., M.H, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau Kolonel Laut (Kh) Faisol, S.H., M H, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau Ayu Agung, S.H., S. Sos, M.H, M.Si (Han), Para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Riau, para akademisi, APH/PPNS, LSM/Ormas dan para Kasi Pidsus Se- Wilayah Riau.

Kegiatan diawali dengan penyampaian kata sambutan sekaligus laporan ketua pelaksana Seminar Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke- 63 Tahun 2023 yakni Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Meilinda, S.H., M.H.

Dalam penyampaiannya, Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Meilinda, S.H., M.H menyampaikan bahwa Tema yang kami angkat dalam seminar ini yakni Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana yang Merugikan Perekonomian Negara. Latar belakang pemilihan tema tersebut terkait Diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, pada Pasal 35 Huruf K Undang-Undang tersebut mempertegas kewenangan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana yang Merugikan Perekonomian Negara.

Kemudian, Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Meilinda, S.H., M.H juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan tema tersebut ada Keynote Speaker dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin secara Virtual dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi. Dan  juga sebagai penyelenggara kami menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yang memang sesuai dengan tema yaitu Dosen Hukum Pidana Universitas Riau  Prof. Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.H dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Dr. M. Musa, S.H., M.H yang masing-masing akan menyampaikan materinya dihadapan kita semua.

Diakhir penyampaiannya, Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Meilinda, S.H., M.H menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H serta Ketua Panitia Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Kejaksaan Tinggi Riau yakni Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Imran Yusuf, S.H., M.H yang telah mendukung kegiatan seminar ini. Semoga semua peserta seminar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan seminar ini.

Dalam sambutannya sekaligus membuka Seminar Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi mengapresiasi pelaksanaan seminar ini dan berharap dengan terselenggaranya seminar ini dapat memberikan rekomendasi positif (penguatan) kelembagaan melalui optimalisasi tugas dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan. Terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara lex certa dan lex stricta memuat salah satu unsur utama (feit) delik materilnya yakni perekonomian negara khususnya terhadap penyusunan konstruksi hukum dan pembuktianya dipersidangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dapat dibedah lebih mendalam terkait penggunaan unsur ‘merugikan perekonomian negara’ dapat diterapkan pada pelaku korupsi yang dilakukan secara sistemik menggunakan berbagai instrumen keuangan disamping itu dalam penegakan hukum juga harus menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam pembahasanya, narasumber Dr. Musa  menyampaikan beberapa Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai klausul kerugian keuangan negara dalam delik ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sesuai kewenangan Kejaksaan selaku pemilik perkara (dominus litis). Dimana pada konklusi yang disampaikan terhadap bahasan tersebut adalah pemberantasan tindak pidana harus berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara dan tidak hanya dalam konteks pembalasan semata mengingat dampak yang sangat meluas untuk itu dibutuhkan treatment khusus guna menjaga stabilitas keuangan negara, salah satunya dengan optimalisasi asset tracing dan pidana denda.

Kemudian Dr. Erdianto selaku narasumber kedua juga mengelaborasi lebih mendalam bagaimana metafora tindak pidana ekonomi dalam UU No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi hingga diundangkannya UU Tindak Pidana Korupsi saat ini. Kejaksaan memiiki kewenangan yang luas, mulai dari penyidikan hingga ke eksekusi dalam sistem peradilan pidana terutama dalam hal TP.Korupsi & TPPU.  Norma hukum dalam UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan “denda damai” dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas Ketentuan tersebut, dapat dipahmi bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan TP. ekonomi selain Tipikor dan TPPU, dengan cara menggunakan denda damai (aspek restoratif). UU Kejaksaan yang baru telah memberi kewenangan Kejaksaan menyidik TP Ekonomi selain Tipikor dan TPPU dg cara menerapkan denda damai. Kewenangan tersebut sudah tepat baik dari sisi yuridis maupun teoritis, namun harus didukung dg peraturan teknis pelaksanannya.***