GardaMETRO.com, Rokan Hilir - Menjelang selesainya pase harmonisasi PBD-P 2020, Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) bahas  realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pembahasan Pelaksanaan APBD 2020 yang dilaksanakan secara durring tersebut dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Rohil, Rudyanto SH Msi dan dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah dan Datuk Penghulu se Kabupaten Rohil, bertempat di gedung daerah datuk batu hampar jalan perwira bagan siapiapi kecamatan bangko Rohil-Riau, Kamis (7/10/2020).

Pjs. Bupati Rohil, Rudyanto didampingi Plt Sekda, HM Job Kurniawan. AP. Msi, menyebutkan, Rapat Evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana daya serap anggaran di seluruh OPD di Pemkab Rohil.

" Menurut data dan laporan yang kita peroleh, pada triwulan ke empat 2020 ini masih ada beberapa OPD yang angka penyerapan anggarannya tergolong relatif rendah, maka oleh karenanya kita perlu mengetahui apa yang menjadi kendalanya," ujarnya.

Rudyanto juga menjelaskan, dirinya yang diberi amanah sebagai Pjs. Bupati Rohil, juga berkewajiban untuk memastikan program Bupati Rokan Hilir yang saat ini sedang melaksanakan cuti kampanye Pilkada serentak 2020 berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan kegiatan yang telah diprogramkan, terutama kegiatan yang menyangkut fasilitas umum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil dapat pula  dinikmati masyarakat, terangnya.

" Kepada OPD, saya berharap untuk menggesa seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan, apalagi saat ini perjalanan APBD 2020 telah berada pada fase triwulan keempat maka  menjadi perhatian kita semua," harap mantan Plt. Bupati Indragiri Hilir ini.

Pada kesempatan yang sama Sekda H M Job Kurniawan AP Msi, juga mengingatkan kepada kepala OPD untuk memonitor para anggotanya secara berjenjang hingga sampai ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

" Bilamana dengan waktu yang tersisa dan ada kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan pada masa pendemi Covid 19 saat ini jangan dipaksakan, bila juga ingin dilaksanakan maka perlu diperhitungkan secara cermat agar jangan sampai menjadi beban kerja yang berimbas membuat rendahnya capaian kinerja OPD," Tutupnya.(Rls/uban)