Bukittinggi, Gardametro.com - Untuk menyikapi situasi terkini politik lokal Kota Bukittinggi DPC PPP Bukittinggi menggelar diskusi politik dengan tajuk tantangan dan peluang menghadapi Pemilu 2024. Dengan menghadirkan narasumber dari Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga pemerhati sosial politik hukum Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Diskusi dilaksanakan di Cofee Shop Campago Hotel, Mandiangin Koto Selayan pada Minggu, 11 Juli 2021. Acara dihadiri kader-kader dan jajaran pengurus serta fungsionaris senior DPC PPP Kota Bukittinggi, senin 12/07/2021

Acara diskusi berlangsung hikmat dengan dibuka langsung oleh Ketua DPC PPP Kota Bukittinggi Drs. Rismaidi, S.H. (Inyiak Tuanku). Inyiak Tuanku mengapresiasi dalam seminggu terakhir diskusi yang dihadirkan kader DPC PPP Kota Bukittinggi semakin berkualitas. Sebelum kita mencerdaskan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita harus terlebih dahulu menguatkan pencerdasan pendidikan politik di internal kita terlebih dahulu.

"Acara diskusi ini berawal dari postingan Ivan Haykel yang memposting postingan Riyan tentang fenomena politik hukum terkini di Bukittinggi. Menurut Inyiak Tuanku tulisan Riyan tersebut cocoknya tidak dimuat di koran lokal lagi, namun sudah di koran nasional. Inyiak ingin ilmu yang ada di Riyan ditransfer ke Inyiak. Ditransfer bagaimana kita melihat situasi politik Bukittinggi ini secara global, akademik, dan tersistematis. Inyiak sangaik tertarik dan Inyiak kita membahas ini dan mencari solusi terbaik dari fenomena ini baik solusi interal dan eksternal," ungkapnya.

Lalu dilanjutkan oleh acara diskusi politik yang diisi oleh Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga pemerhati sosial politik hukum Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H.

"Kita telah mendengar kabar terjadinya kericuhan dalam pemilihan Ketua DPD salah satu partai besar di Bukittinggi. Dan juga sebelumnya pernah juga menerpa salah satu partai besar lainnya. Dari beberapa peristiwa suksesi partai politik di Kota Bung Hatta terlihat adanya dugaan oligarki. Kita harus segera belajar dan segera mencari solusi dari adanya dugaan oligarki secara bersama-sama sebelum terlambat untuk kemaslahatan kota," paparnya.

Riyan juga menyebutkan, "Tekanan yuridis elektoral menjadi epicentrum penyebab perebutan kursi ketua partai politik di Bukittinggi. Epicentrum pertama adalah menguatnya incaran oligarki kepada partai politik karna adanya tekanan yuridis elektoral dari Pasal 40 dan 41 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni dipersulitnya aturan untuk calon independen dan adanya tuntutan dari aturan pemilihan walikota yang mana terus meningkatnya ambang batas pencalonan walikota. Diketahui, untuk dapat mencalonkan walikota partai politik setidaknya harus memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah dari Pemilu DPRD sebelumnya," sebutnya.

"Lalu epicentrum kedua karna adanya daya tarik yuridis elektoral pula dari Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan ketua umum dan sekretaris jenderal partai nasional, ketua dan sekretaris partai provinsi, dan ketua dan sekretaris partai kabupaten/kota," jelas alumni Universitas Indonesia ini

Beberapa penanggap diantaranya ada dari DPC GPK Bukittinggi Uda Ivan Haykel menyatakan, "Apa yang dikatakan adinda Riyan tersebut sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai sebuah lonceng kematian dari partai politik. Kenapa kami bilang itu lonceng kematian. Karna hari ini pertontonkan kemudahan orang yang mempunyai modal finansial untuk dalam tanda kutip membeli partai politik," pungkasnya.

"Dimedsos dan publik sudah berlangsung diskusi panas seperti ini. Ini fenomena yang tidak pernah bisa terima dengan mudah dan bisa terjadi di partai apa saja dan partai siapa saja, semua partai. Ini yang harus kita waspadai bersama. Maka solusinya tidak lain adalah tokoh-tokoh politik dan pemerhati politik di Bukittinggi harus berkoalisi dengan rakyat. Selain mencerdaskan masyarakat secara politik di internal tapi yang lebih utama adalah berkoalisi dengan rakyat untuk melawan pemodal-pemodal yang datang ke Bukittinggi untuk membeli partai politik," katanya.

Dalam diskusi ini juga terungkap pentingnya regenerasi partai politik dengan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karna generasi muda sebagai penerus bangsa didorong mempertahankan pemikiran kritis. Sehingga, milenial tak menutup mata terhadap masalah bangsa. Sikap kritis itu diperlukan para penerus bangsa. Sebab, milenial punya andil dalam setiap dinamika politik dan pemerintahan. Kekuatan kaum milenial sangat diperhitungkan oleh semua partai politik. Maka DPC PPP Bukittinggi pun terus berkomitmen untuk menggaet generasi milenial bergabung ke dalam partai dan ikut berkontribusi ke dalam dunia politik.

Rilis : fendy jambak/gmc

Editor : Kas.w/SHI Group