PEKANBARU - Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid berang kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab manfaat yang diberikan BPDPKS dominan untuk pengusaha, ketimbang petani sawit.

"Kalau program ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, sudah itu
dibubarkan saja. Jangan ada potongan lagi. Karena potongan dari ekspor
sawit itu kan ke petani dampaknya," kata Wahid kepada BPDKS Rabu (23/11/2022).

Wahid juga menyayangkan minimnya dana yang terealisasi untuk petani
melalui program-program yang ada. Dimana sebagian besar dana BPDPKS
justru jatuh ke tangan pengusaha, bukan ke petani.

Dia mengaku bahwa program-program yang dimiliki BPDPKS sudah sangat bagus. Namun dia menyayangkan persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk mendapat program itu yang cukup memberatkan.

"Sampai tahun 2021 itu, dana yang tersalurkan itu sudah Rp 71 triliun. Tapi itu hampir semua ke perusahaan, yang ke petani hanya Rp 1 triliun saja," kata dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyayangkan lantaran tidak adanya program bantuan untuk petani saat tengah mengalami masa sulit, terutama saat pemerintah menghentikan ekspor beberapa bulan lalu.

"Contohnya, saat presiden menyetop ekspor sawit, itu kan harga anjlok, sampai ada petani yang tidak panen gara-gara harga anjlok. Nah, selama berbulan-bulan itu BPDPKS ada program enggak untuk petani? Sepeser pun tidak ada. Subsidi pupuk kek, mengadakan pupuk murah, ini tidak ada," ujarnya menyayangkan.

"Sebenarnya, petani itu baru bisa sejahtera kalau harga TBS-nya Rp2.500 sampai Rp3.000. Kita kan semangatnya, ingin mengentaskan kemiskinan dari sektor pertanian kelapa sawit. Kalau pungutannya itu malah jadi beban untuk petani ya ngapain. Hanya untuk mensubsidi pengusaha," kata dia.