PEKANBARU -- Realisasi penggunaan anggaran belanja publikasi di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus menjadi sorotan awak media baik online maupun cetak setiap tahunnya.

Hal itu dikarenakan, sebagian besar perusahaan pers dan wartawan yang telah melakukan proses administrasi, seperti penawaran kerjasama namun belum mendapatkan respon hingga hari ini, Rabu (13/09/23).

Menanggapi aduan/keluhan perusahaan pers diatas, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Provinsi Riau Johan Hondro kembali mengingatkan Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terkait penggunaan anggaran kerja sama publikasi tahun anggaran 2023 ini.

"Kita ingatkan agar Dinas Kominfo Kuansing jangan diam-diam jalankan kerja sama media. Mesti transparan, sehingga masalah tidak muncul. Ini, kan dana APBD. Silahkan lakukan kerja sama, namun tetap selektif, adil, objektif, dan transparan,"terangnya.

Menurut Johan, proses kerja sama publikasi memang merupakan hak dari OPD, dalam hal ini Diskominfo Kuansing. Namun, sebaiknya kerja sama yang dijalankan ini berazaskan keadilan dan transparan untuk seluruh perusahaan media dan insan pers, Ibarat pepatah, 'sedikit sama dirasa, banyak sama disyukuri'.

Ketua Ikatan Media Online (IMO) Provinsi Riau Johan Hondro juga meminta Pemerintah Kabupaten Kuansing dibawah kepemimpinan Suhardiman Amby yang tergolong dekat dan bersahabat dengan Insan Pers tidak luput dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja media yang merupakan corong dan mitra pemerintah daerah.

Ditempat terpisah, Kabid Komunikasi, Hevi Heri Antoni saat dikonfirmasi mengatakan alasannya belum mulainya kegiatan kerjasama karena belum selesainya Peraturan Bupati (perbup).

"Belum ada bang, perbup nya belum selesai, Masih bolak balik ke bagian hukum, karena peraturan baru, untuk perbup harus ada juga pendampingan dari Kemenkumham, jadi proses nya agak lama"jawabnya.*(TIM)