GardaMetro.com - JAKARTA | Komitmen Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan
mendapat respons positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Republik Indonesia (BNPP RI). Hal tersebut mengemuka dalam audiensi
antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran
BNPP RI di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Audiensi
yang dipimpin langsung Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi
Rahman, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan
pembangunan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dalam
kesempatan itu, Bupati Asmar menyampaikan berbagai usulan strategis
yang menjadi kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti. Di antaranya
pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan,
pembangunan pengaman pantai guna mengatasi abrasi, pembangunan Pelabuhan
Internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans
laut, revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, Bupati
Asmar juga meminta dukungan BNPP RI untuk mengawal usulan peningkatan
status sejumlah ruas jalan di Kepulauan Meranti menjadi jalan nasional.
Menurutnya, peningkatan status jalan sangat penting dalam membuka akses
antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sebagai daerah
perbatasan yang berada di jalur strategis Selat Malaka, Kepulauan
Meranti membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar
pembangunan berjalan merata dan kesejahteraan masyarakat terus
meningkat," ujar Asmar.

Terkait program BSPS,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah menyelesaikan
verifikasi terhadap 763 calon penerima bantuan yang kini tinggal
menunggu pelaksanaan program.

Menanggapi
berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol.
Makhruzi Rahman, menegaskan kesiapan BNPP RI untuk mengawal seluruh
usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi dengan
kementerian dan lembaga terkait.

BNPP RI juga
akan mendorong percepatan pelaksanaan BSPS bersama Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut
direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dengan menghadirkan
menteri terkait serta media nasional.

Selain
itu, BNPP RI menyatakan siap memfasilitasi koordinasi pembangunan
pengaman pantai, pembangunan gudang Bulog, hingga pengembangan sektor
ekonomi daerah guna meningkatkan daya saing Kepulauan Meranti sebagai
kawasan perbatasan.

Dukungan terhadap langkah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga disampaikan Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M. Ia berharap seluruh
usulan yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan mengingat
kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar serta tingginya
kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tersebut.

Sementara
itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu,
M.M., turut mengusulkan agar BNPP RI mendukung peningkatan status Kota
Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam perubahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Menurutnya, kebijakan
tersebut akan menjadi pengungkit percepatan pembangunan infrastruktur
dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Audiensi
berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan menghasilkan
komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. 

Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis sinergi dengan BNPP RI akan
mempercepat realisasi berbagai program strategis, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta
memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.***(SHI GROUP)