Gardametro.com - PEKANBARU | Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat, khususnya di wilayah Rumbai, Pekanbaru, yang semestinya menjadi kebanggaan nasional, kini justru menyisakan luka dan penderitaan bagi rakyat kecil. Di balik megahnya proyek bernilai triliunan rupiah itu, jeritan pilu terdengar dari salah satu warga, Ferdinan, seorang lelaki tua yang menjadi korban perampasan tanah tanpa ganti rugi.

Tanah yang telah ia kuasai puluhan tahun, diduga dicaplok oleh para mafia tanah dengan restu diam-diam dari oknum pejabat, mulai dari BPN Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, Lurah Palas, Ketua RW, hingga RT. Ironisnya, tanah milik Ferdinan malah diakui oleh pihak lain yang diduga pemilik palsu, yang entah bagaimana bisa mendapat legalitas kilat dari Badan Pertanahan Nasional dan digunakan oleh PPK Kementerian PUPR sebagai dasar pengambilalihan lahan untuk pembangunan jalan tol.

"Kami sudah kirimkan surat pengaduan ke berbagai pihak, termasuk ke Satgas Anti Mafia Tanah dan Polda Riau, tapi semuanya diam. Surat kami hanya jadi tumpukan berdebu di meja Ketua BPN," ujar Ferdinan dengan mata berkaca-kaca.



Slogan "Berantas Mafia Tanah!" yang selama ini digaungkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seolah hanya berlaku untuk pengusaha besar dan konglomerat. Ketika rakyat kecil seperti Ferdinan berteriak minta keadilan, semua aparat hukum dan institusi terkait justru bungkam, bahkan terkesan membiarkan.

Pertanyaannya: di mana Satgas Anti Mafia Tanah? Di mana kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya sendiri?

Surat permintaan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam undang-undang sudah diserahkan ke Ketua BPN Kota Pekanbaru dua minggu lalu, namun hingga hari ini tidak ada respon. Dugaan kuat mengarah bahwa perampasan lahan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan permainan sistematis yang melibatkan oknum-oknum "berkekuatan" di balik meja kekuasaan.

Kisah tragis Ferdinan adalah cermin suram dari praktik mafia tanah yang makin merajalela. Bila suara rakyat miskin seperti ini terus dibungkam, maka wajar jika publik bertanya: Apakah hukum di negeri ini benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas?