gardametro.com, Pekanbaru -- Fenomena menarik kini muncul di tengah bencana alam yang melanda tiga wilayah, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Di tengah situasi mencekam itu, muncul gerakan sukarela dari bawah permukaan yang mampu menggelontorkan uang lebih dari Rp10,3 miliar hanya dalam hitungan 24 jam. 

Aksi kemanusiaan yang dipimpin Ferry Irwandi melalui Malaka Project ini bukan sekadar donasi, atau sebuah tren penggalangan dana digital yang kerap hadir di antara bencana.

Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan sinyal sosial di mana ekspresi emosional kolektif, kepercayaan moral, dan rasa memiliki begitu kental menyelimuti ruang kesadaran sosial.

Gejala tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa perjuangan Ferry Irwandi dan kawan-kawan ini dinilai lebih jujur dibanding lembaga atau elite politik yang selama ini tampil setiap kali kamera menyala.

Setidaknya, di balik gelombang dukungan ini terdapat dua makna mendasar: pertama, karena faktor kredibilitas personal dari Ferry Irwandi yang selama ini dikenal transparan dan bekerja langsung untuk kepentingan sosial; kedua, ada rasa kekecewaan laten masyarakat terhadap pemerintah dan elite yang dinilai gagal menjaga lingkungan sekaligus lambat merespons tragedi. 

Lantas, apa dasar persoalan yang membingkai peristiwa bencana ini sehingga pelajaran berharga penting untuk dijadikan refleksi kolektif?

Elite dan Tanggung Jawab Kerusakan Ekologis

Peristiwa banjir dan longsor yang mendera Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukanlah musibah yang datang secara kebetulan. 

Ini adalah petanda ekologis yang nyata bahwa di sana terdapat akumulasi kebijakan yang selama bertahun-tahun membuka ruang eksploitasi hutan Sumatera atas nama investasi, ekstraksi sumber daya, dan pengembangan ekonomi yang semua dibenarkan atas nama kepentingan nasional.

Menariknya, narasi itu datang bukan dari mulut rakyat, melainkan bibir para pemangku kebijakan. Mereka adalah sejumlah elite yang memiliki catatan panjang dan tanggung jawab moral, bahkan politis.

Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan hari ini dinilai sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pemulihan kerusakan yang terjadi, namun ia bukan satu-satunya figur.

Terdapat beberpa figur lain yang perlu bertanggung jawa dalam rangkaian kebijakan yang menentukan arah pengelolaan hutan yang telah rusak. 

Jejak kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera telah memiliki riwayat yang panjang sehingga perlu ditarik ke belakang, termasuk pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014). 

Pada masa itu, deforestasi terjadi begitu massif dan nyaris tanpa kendali rakyat. Izin-izin konsesi kehutanan dan perkebunan sawit berlangsung demikian massif dan meluas, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. 

Catatan ‘hitam’ soal imbas kebijakan tersebut telah dirangkum beberapa laporan yang datang dari sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI.

Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dan maraknya konflik agraris antara masyarakat adat dan korporasi dalam upaya perolehan izin dari negara.

Sosok selanjutnya yang mendapat sorotan adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Bahlil dianggap memegang peran kunci dalam skema eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang kerap mengorbankan kawasan resapan air, tanah gambut, dan jalur aliran sungai. 

Setiap eksploitasi sumber daya energi, meliputi batu bara, panas bumi, maupun mineral, memiliki jejak ekologis yang tidak bisa dipandang remeh. 

Dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak disertai proses pemulihan yang sepadan, ketika pengawasan minim, ketika korporasi dibiarkan mendapat ruang terlalu luas, maka yang terjadi adalah alam kembali mengambil caranya sendiri.
 
Apa yang dapat dipahami di balik fenomena alam yang terjadi ini bukan sekadar fenomena iklim ekstrem atau hujan badai musiman. 

Lebih dari itu, semua ini buah dari pembiaran sistematis terhadap deforestasi, fragmentasi hutan, serta ekspansi perdagangan sumber daya alam yang melibatkan jaringan korporasi dan kekuasaan politik. 

Pada poin inilah, tanggung jawab elite bukan semata tentang apa yang mereka lakukan hari ini, tetapi apa yang mereka biarkan terjadi selama bertahun-tahun tanpa koreksi atau introspeksi.

Solidaritas vs Pencitraan

Ketika Masyarakat dengan cepat mengumpulkan lebih dari Rp10,3 miliar hanya dalam sehari melalui figur seperti Ferry Irwandi, ada pesan penting di balik momen ini yang tidak bisa dianggap sepele.

Bukab karena angka nominalnya yang terlampau besar dibandingkan aksi serupa yang dilakukan pemerintah, namun tidak mampu menandingi hasil serupa, melainkan ada hal lain yang jauh lebih penting dari itu semua.

Kekuatan tersebut yakni solidaritas sosial. Gelombang solidaritas yang muncul di tengah menguatnya politik pencitraan yang dimainkan para politisi menunjukkan sebuah fenomena kontras.

Ini bukan hanya tentang simbol, melainkan mosi tidak percaya terhadap elite yang tampil dramatis di kamera, namun absen dalam kerja nyata.

Fenomena dukungan sosial yang begitu massif melalui penggalangan dana via Ferry Irwandi ini semakin kontras ketika aksi bantuan elite lebih terasa sebagai panggung pencitraan.

Para elite tiba-tiba muncul dengan aksi memanggul beras yang memperlihatkan seolah mereka benar-benar menaruh kepedulian yang tulus atas nasib korban.

Sayangnya, publik memandang gestur simbolis yang viral ini bukan karena ketulusan, melainkan karena kesannya direkayasa (impression management).

Publik menafsirkan tindakan tersebut sebagai strategi politik untuk mencuri perhatian hingga memoles reputasi, bukan cerminan kejujuran atas rasa keprihatinan mendalam terhadap nasib korban dan kerusakan ekologis yang parah.

Fenomena serupa juga dipertontonkan anggota dewan yang hadir di lokasi bencana dengan mengenakan atribut special seperti rompi antipeluru yang didesain khusus dengan nama terpasang jelas di dada.

Ini merupakan sebuah simbol kehadiran karikatural yang lagi-lagi terbaca oleh publik sebagai aksi lebih dekat dengan konten media sosial daripada empati nyata.

Di hadapan dua realitas ganda ini, yakni donasi spontan rakyat yang membuncah secara organik dan aksi elitis yang penuh dengan dramatisasi, tergambar jelas adanya jurang moral dan intuisi yang berbeda. 

Publik akhirnya tidak lagi tertarik dengan retorika kemanusiaan dari panggung politik yang penuh lumpur. Mereka kini memilih saluran solidaritas yang diyakini lebih genuine, konkret, dan terpercaya.

Akhirnya, bertolak dari kejadian tersebut terdapat pelajaran berharga yang bisa dipetik: bencana Sumatera adalah cermin sosial, yang menampilkan siapa yang bekerja sungguhan dan siapa yang memanfaatkan tragedi untuk kepentingan pragmatis.