gardametro.com, DUMAI, RIAU – Di tengah komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah dan menyelamatkan aset negara, sebuah ironi besar terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Penegakan hukum terkait penguasaan lahan negara seluas 1.458,7 Hektar eks PT Duta Mas Makmur Perkasa (DMMP) di Kelurahan Pelintung diduga jalan di tempat akibat bungkamnya otoritas keamanan setempat.

Ketua Umum Persatuan Media Massa Nusantara (PMMN), S. Hondro, secara tegas mendesak Kapolda Riau untuk segera mengevaluasi Kapolres Dumai dan jajarannya. Ketidakmampuan mereka dalam menertibkan kawasan hutan dan menyelesaikan konflik agraria di Jalan Barak Aceh dinilai bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap mandat negara.

Negara vs Mafia: Mandat Pemerintah Diinjak-injak Meski Satgas PKH telah menyita lahan tersebut sejak 17 Juli 2025, dan PT Agrinas Palma Nusantara secara sah telah menunjuk PT Riden Jaya sebagai mitra pengelola (KSO) per 20 Oktober 2025, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.

Suryanto Lim, sosok yang diduga kuat sebagai aktor di balik penguasaan lahan secara ilegal ini, dituding bertindak seolah "kebal hukum". Upaya PT Riden Jaya Konstruksi untuk menjalankan mandat negara berulang kali dihadang oleh petugas keamanan swasta dan preman bayaran di bawah kendali Suryanto Lim.

"Perbuatan Suryanto Lim diduga kuat telah menghalangi pelaksanaan mandat pemerintah, menjarah hasil produksi negara, serta melakukan intimidasi sistematis. Ini bukan sekadar sengketa lahan, ini adalah pembangkangan terhadap kedaulatan ekonomi negara yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial masif," tegas S. Hondro.

Laporan Langsung Kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto Melalui rilis ini, PMMN dan Perkumpulan Keluarga Masyarakat Nias Riau (PKMNR) menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, agar memberikan atensi khusus pada kasus ini:

Intervensi Pusat: Memohon Bapak Presiden memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengambil alih kasus penguasaan aset negara di Dumai, mengingat aparat lokal terkesan "lumpuh" di hadapan oknum yang diduga mafia perkebunan.

Penyelamatan Keuangan Negara: Mengusut tuntas dugaan pelanggaran UU Tipikor (Pasal 2 & 3) serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Suryanto Lim dan kroninya selama menguasai hasil bumi di lahan sitaan negara tersebut.

Audit Kinerja Aparat: Mengevaluasi oknum-oknum di kepolisian Dumai yang membiarkan premanisme menghalangi pihak yang memiliki mandat sah dari negara.

Potensi Konflik Berdarah
S. Hondro memperingatkan bahwa pembiaran ini adalah bom waktu. Jika aparat penegak hukum (APH) tidak segera bertindak tegas terhadap Suryanto Lim, gesekan fisik dan bentrokan di lapangan tidak akan terhindarkan.

Negara tidak boleh kalah oleh individu. Jika surat peringatan resmi (No. 015/GM3/APN/XI/2025) saja diabaikan oleh terduga mafia, maka hanya tindakan tegas dari pusat yang mampu mengembalikan marwah hukum di Bumi Lancang Kuning.***