gardametro.com, Jakarta -- Permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang 2025 melonjak tajam, terutama untuk sektor profesional dan pekerja terampil. Namun, tingginya permintaan tersebut belum sepenuhnya mampu dipenuhi karena keterbatasan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, berdasarkan pemetaan pemerintah, terdapat lebih dari 350 ribu lowongan pekerjaan luar negeri yang terbuka sepanjang 2025.

"Sebenarnya dari sisi demand/permintaan sangat tinggi ya. Tahun 2025 itu ada 350 ribuan lowongan pekerjaan, dan ini semuanya sektor profesional, skill worker dari beberapa negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah, khususnya yang skill worker ataupun yang profesional," ujar Mukhtarudin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dari ratusan ribu lowongan tersebut, Indonesia baru mampu mengisi sekitar 20%. Artinya, masih ada sekitar 80% peluang kerja di luar negeri yang belum terisi oleh PMI.

"Berarti masih ada 80% lagi lowongan pekerjaan luar negeri yang belum kita mampu isi. Keterbatasan dari sisi supply kita," ucapnya.

Mukhtarudin menyebut, kendala utama terletak pada kesiapan tenaga kerja dalam negeri. Mayoritas lowongan tersebut menuntut kompetensi dan keahlian khusus yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi.

"Kenapa kita terbatas dari sisi supply kita, karena pekerjaan yang profesional ini menuntut kompetensi, menuntut keahlian, dan kita belum siap," terang dia.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah menyiapkan program vokasi berskala besar yang menjadi arahan langsung Presiden.

"Makanya kita ada program Bapak Presiden untuk mempersiapkan vokasi 500 ribu pada 2026 yang akan datang, untuk mengisi ini. Karena masih ada gap antara output pendidikan kita, baik yang perguruan tinggi maupun yang kejuruan terhadap kebutuhan pasar global," jelasnya.

Ia menambahkan, pelatihan vokasional akan menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan nyata di pasar kerja internasional.

"Gap ini kita isi dengan vokasional, ataupun dengan program melakukan pelatihan, agar lowongan yang ada ini bisa kita isi secara maksimal," kata Mukhtarudin.

Dari sisi negara tujuan, permintaan PMI datang dari berbagai kawasan, mulai dari Asia hingga Eropa.

"Yang paling banyak sih sementara Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Kemudian ada juga beberapa negara Eropa Timur, Turki dan Australia, New Zealand," ungkapnya.

Ia juga menyoroti peluang besar dari Eropa, khususnya Italia, yang akan membuka lowongan besar-besaran pada tahun depan.

"Dan Uni Eropa juga di Italia tahun depan itu membuka 500 ribu untuk pekerja migran seluruh dunia, mereka buka 500 ribu lowongan, 500 ribu orang," sebut dia.

Indonesia menargetkan dapat mengisi sekitar 10% dari kebutuhan tersebut. "Kita mungkin akan mengisi sekitar 50 ribu lah dari Italia, untuk sektor-sektor seperti ABK Kapal Pesiar, Perawat, kemudian Hospitality, dan lain-lain," ucapnya.

Mukhtarudin menegaskan, seluruh lowongan yang dibidik merupakan pekerjaan profesional.

"Tapi semuanya ini adalah profesional worker ya."

Dari sisi penempatan, KP2MI mencatat capaian penempatan PMI pada 2025 telah melampaui target.

"Untuk Target 2025 Target kita kan 259 ribu yang berangkat. Sampai tanggal 15 Desember kemarin sudah 280 ribu, berarti kita sudah 110%. Jadi sudah melebihi Target tahun 2025 untuk penempatan kita," ungkap Mukhtarudin

Sementara untuk 2026, pemerintah memasang target yang jauh lebih tinggi. "Untuk tahun 2026 ya, target kita dalam APBN itu kurang lebih 500 ribu, dan nanti kita akan capai target ini, baik yang program reguler maupun yang quick win dari Bapak Presiden," imbuh dia.

Menariknya, seluruh PMI yang diberangkatkan sepanjang 2025 merupakan tenaga terampil. "Rata-rata semuanya skill worker, yang 280 ribu semuanya skill worker. Karena kita memang tidak memberangkatkan lagi yang non-skill. Jadi semuanya skill yang 280 ribu itu," katanya.

Mukhtarudin menegaskan, moratorium pengiriman pekerja non-skill, termasuk pembantu rumah tangga, masih berlaku hingga saat ini.

"Kita moratorium untuk yang pembantu rumah tangga, yang tidak punya skill itu kan sejak 2017 ya. Jadi sampai sekarang kita belum membuka moratorium," tegas dia.

Dengan kebijakan tersebut, seluruh PMI yang bekerja di luar negeri dipastikan memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan pasar.

"Sehingga yang semuanya bekerja semuanya sektor yang skill worker, yang profesional lah, yang artinya memang mereka mengerti bahasa menguasai bahasa, menguasai juga tentang keahlian. Jadi perawat, manufaktur, ABK kemudian juga hospitality caregiver, jadi semuanya nih yang semuanya profesional," pungkasnya.