Gardametro.com, Jakarta -- Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, efisiensi menjadi keniscayaan. Namun, jika Makan Bergizi Gratis (MBG) tak tersentuh efisiensi, tidak demikian dengan sektor pendidikan. Bahkan, sebelum gejolak geopolitik global, anggaran pendidikan telah digerus untuk MBG.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Maret 2026, pemerintah menyatakan akan memangkas sejumlah belanja, kecuali program prioritas seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa masih banyak sektor lain yang bisa dihemat tanpa menyentuh MBG, dengan alasan tingginya kasus tengkes (stunting) yang ia temui semasa kampanye.

Rencana efisiensi sebelumnya sempat diarahkan ke sektor pendidikan melalui skema pembelajaran daring. Namun, setelah menuai kritik luas, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan. Keputusan ini patut diapresiasi. Setidaknya, pemerintah menghindari pengulangan kesalahan masa pandemi Covid-19 yang memperlebar ketimpangan akses dan menurunkan kualitas pembelajaran karena tidak semua sekolah siap menjalankan pendidikan daring.

Namun, persoalan yang lebih mendasar tetap nyata jika kita melihat struktur anggaran. Sejumlah guru, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil kini menggugat Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan dimasukkannya program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan, yang dinilai menggerus alokasi riil untuk sektor tersebut. Jika komponen MBG dikeluarkan, porsi anggaran pendidikan disebut turun di bawah ambang konstitusional 20 persen.

Artinya, ancaman terhadap pendidikan hari ini bukan lagi soal apakah sekolah dilakukan secara daring atau tatap muka, melainkan apakah negara masih benar-benar memenuhi kewajibannya dalam membiayai pendidikan secara layak. Dampaknya pun nyata, yaitu keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, hingga memperluas akses pendidikan yang setara.

Beban gizi berbeda

Di sisi lain, program makan di sekolah memang diterapkan di banyak negara. Namun, implementasi MBG di Indonesia menunjukkan persoalan serius. Berbagai laporan mengungkap ketidaktepatan sasaran, dugaan penyimpangan, banyaknya keracunan, hingga rendahnya tingkat konsumsi. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan desain kebijakan sejak awal.

Masalahnya semakin jelas jika melihat skala anggaran. APBN 2026 menetapkan Rp 335 triliun untuk MBG dengan target 82,9 juta penerima. Angka ini setara lebih dari 11 persen belanja negara. Besarnya anggaran terutama disebabkan cakupan yang terlalu luas. Padahal, jika tujuan utamanya menekan stunting, program ini seharusnya difokuskan pada kelompok paling rentan.

Data menunjukkan persoalan gizi Indonesia bersifat ganda. Prevalensi stunting pada 2024 masih 19,8 persen, tetapi di saat yang sama 10,8 persen anak usia sekolah mengalami kelebihan berat badan dan 9,2 persen obesitas. Memberikan menu yang sama kepada semua anak bukan hanya tidak efisien, tetapi juga mengabaikan prinsip dasar ilmu gizi.

Sejumlah kajian bahkan menunjukkan penggunaan pangan ultra-olahan dalam program ini berisiko memperburuk masalah obesitas dan risiko kesehatan. Alih-alih mendidik, program ini justru dapat membentuk preferensi makan yang keliru di kalangan anak-anak.

Preferensi dan kebutuhan pangan yang berbeda juga menyebabkan tingginya sisa pangan MBG. Penelitian Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2025 menunjukkan, di sejumlah sekolah, terutama di perkotaan dan kalangan menengah atas, banyak siswa tidak menghabiskan atau bahkan tidak mau mengonsumsi makanan MBG.

Bandingkan dengan skenario yang lebih terarah. Jika MBG difokuskan pada 20 persen kelompok paling rentan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 67 triliun. Artinya, ada potensi penghematan hingga Rp 268 triliun per tahun. Dana sebesar ini dapat digunakan untuk memperkuat kualitas pendidikan, mulai dari pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, hingga penyediaan akses internet, tanpa memperburuk defisit anggaran.

Pengalaman negara lain menunjukkan pendekatan serupa. China memfokuskan program makan sekolah pada wilayah miskin, sementara Amerika Serikat memberikan subsidi berdasarkan tingkat pendapatan. Bahkan, negara dengan kapasitas fiskal besar tidak sepenuhnya memilih pendekatan universal.

Model universal seperti di negara Skandinavia hanya mungkin dilakukan dengan basis fiskal sangat kuat dan sistem kesejahteraan yang matang. Sementara di Brasil, makan sekolah yang universal terintegrasi dengan ekonomi lokal. Mereka mewajibkan minimal 30 persen anggarannya untuk membeli bahan pangan dari petani kecil, selain membatasi pangan industri ultra-olahan.

Memperbaiki desain MBG jelas bentuk efisiensi yang nyata. Dengan lebih tepat sasaran, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan dampak program secara signifikan. Pertanyaannya, mengapa pilihan kebijakan justru sebaliknya?

Jawabannya kemungkinan terletak pada logika ekonomi politik. Program dengan cakupan luas lebih mudah dijual secara populis, tetapi juga membuka ruang rente jika tata kelola lemah.

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan keberpihakan. Negara bisa memilih berinvestasi pada masa depan melalui pendidikan atau mempertahankan program mahal yang tidak tepat sasaran. Pilihan itu sedang dibuat hari ini dan anak-anak kita akan menanggung akibatnya jauh lebih lama daripada masa jabatan siapa pun.*bnb.