Gardametro.com, PEKANBARU -- Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RLH) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

RLH ini merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang secara massal sudah dimulai dari  Tahun 2019 lalu hingga Tahun 2021 ini.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan RLH tersebut melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah, baik pusat dan daerah, juga pihak korporasi dan tentunya masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Disebutkan dalam pasal 10 PP tersebut, Rehabilitasi Hutan dilaksanakan oleh: a. Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; serta poin-poin lainnnya dalam PP tersebut.

Contoh nyata Program RLH seperti yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, yang berada  di Kecamatan Rokan IV Koto, 4 Desa, Desa Cimpang Kiri Hilir, Desa Rokan Koto Ruang, Kelurahan Rokan dan Desa Cimpang Kanan, serta Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian. Luas  total areal mencapai 4.808 hektar dengan biaya dana APBN  keseluruhan selama 3 tahun senilai Rp39.357.238.800,- saat ini program tersebut sudah memasuki tahap pemeliharan tahun kedua dan menurut hasil pengamatan sudah berjalan dengan baik serta melibatkan peran aktif masyarakat setempat maupun sekitar.

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan (BPDASHL-INR), Direktorat Jendral (Dirjen),Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) Desmantoro menyampaikan klarifikasi kepada wartawan, Kamis (23/9/2020). Sebelumnya klarifikasi secara tertulis telah disampaikan melalui surat Nomor:  S.677/BPDASHL - INR/RLH/9/2021, yang menjawab  perihal konfirmasi dan klarifikasi  Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia, (DPD-LAI) Divisi Komando Garuda Sakti (KGS) Provinsi Riau.

Dalam surat tersebut disampaikan dan diuraikan hal-hal terkait Pelaksanaan Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RLH) di wilayah Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dana APBN Tahun 2019-2021 total senilai Rp. 39.357.238.800.

"Target luas penanaman awalnya 4.808 hektar yang tersebar di Kelurahan Rokan, Desa Rokan Koto Ruang, Desa Cipang Kiri Hilir, dan Desa Cipang Kanan" Kata Desmantoro kepada wartawan ini sebelumnya (Kamis 16/9/2021).

Namun, dalam pelaksanaan penanaman, sebagian areal dipindahkan ke Desa Pendalian atau desa terdekat, karena adanya penolakan dari masyarakat dan beberapa lokasi tidak memungkinkan untuk ditanami. Sehingga dari hasil pemetaan, realisasi areal penanaman menjadi 4.863 hektar. Lanjutnya, Kemudian bibit yang ditanam antara lain Tanaman Pokok (Petai, Jengkol, Durian, Matoa, Karet, Duku/Kayu Putih) dan Tanaman sela (Serai Wangi dan Kopi). Untuk tanaman sela ditanam pada Tahun 2019, dengan komposisi 25 persen dari tanaman pokok. Penanaman menggunakan pola Agrofonestry dengan jumlah tanaman sebanyak 400 pokok/hektar. Pada tahun 2020-2021 dilakukan penyulaman untuk mengganti tanaman pokok yang sudah mati, rusak dan hilang.

Realisasi anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah KPH Suligi Batu Gajah di Kecamatan Rokan IV Koto disesuaikan dengan bobot pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian konsultan pengawas dan penilai. Total realisasi anggaran sampai dengan minggu kedua September 2021 sebesar 32 miliar.

Pelaksanaan program RLH dilakukan oleh pihak BPDASHL-INR bersama dengan pemangku kawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah, serta melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, desa dan perwakilan warga masyarakat, TNI dan Polri. Perusahaan kontraktor pelaksana penanaman adalah PT. Inhutani IV yang dalam pelaksanaannya banyak merekrut atau melibatkan tenaga kerja setempat dan juga tenaga dari luar daerah, disesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi penanaman.

Desmantoro menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan program RLH ini telah dilaksanakan sejak penyusunan rancangan teknis, penanaman, hingga pemeliharaan.

"Sosialisasi dilaksanakan secara formil (melalui rapat pertemuan) maupun non formil (melalui wawancara, diskusi, tanya jawab, komunikasi langsung dengan petugas pelaksana RHL di lapangan), ini  dibuktikan dengan beberapa dokumentasi pelaksanaan sosialisasi” jelas Desmantoro.

Mengenai insentif atau upah kerja bagi pelaksana penanaman di lapangan pun dijelaskan besaran nominal HOK-nya, yaitu 80 ribu rupiah per hari, sesuai kontrak dan HSPK dari pusat. Masyarakat pun cukup antusias bekerja, terutama di masa pandemic COVID-19. Dia pun tidak menampik bahwa kekurangan mungkin saja terjadi, sebab pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang tidak bisa diawasi satu per satu. Namun proses koreksi dan perbaikan senantiasa dilakukan untuk mengejar capaian prosen tumbuh tanaman. Tanaman yang mati kita sulam atau tanam kembali, papar Desmantoro.

BPDASHL-INR menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan pengurus  DPD-LAI-KGS Provinsi Riau, atas fungsi sosial controlnya dalam memberikan saran, kritik dan masukan.

"Kami menyampaikan apresiasi dan atas pelaksanaan fungsi sosial control yang dijalankan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda sakti Riau dan mari kita bersama-sama mengawal pelaksanaan program RLH ini yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)," ucap Penjabat  BPDASHL-INR ini.

Menanggapi klarifikasi dan konfirmasi dari BPDASHL-INR ini, Ketua KGS - LAI Riau S. Hondro menyampaikan ucapan terima kasih serta Apresiasi kembali, atas jawaban yang cepat selaku penyelenggara negara dalam menjalankan tugas Program RLH  di Kecamatan Rokan IV Koto.

Karena menurutnya, progam tersebut, salah satu program nasional Presiden RI Joko Widodo dalam menghijaukan kembali hutan-hutan dan mengantipasi terjadinya bencana longsor di bukit dan pegunungan.

"Tujuan program nya kan, upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga," katanya.

Menurut S. Hondro, setelah bersama tim LAI KGS Riau melihat langsung lapangan, dirinya memuji kerja dari PT Inhutani IV dan laporan BPDASHL-INR,  terpantau sudah terlaksana sesuai perencanaan dan poin utamanya adalah pelibatan masyarakat.

"Ya, kita sudah turun ke lokasi dan programnya terpantau sudah terlaksana dengan baik selama ini," tutupnya.*johan/Media SHI Group