gardametro.com, Kampar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kampar dan dibuka oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT hadir langsung untuk menyampaikan jawaban, didampingi oleh Sekda Kampar Hambali, SE, MBA, MH. Turut hadir jajaran pimpinan DPRD, perangkat daerah, serta para undangan.

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap pandangan, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi. Pemerintah Kabupaten Kampar menilai semua catatan tersebut sangat konstruktif demi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Menjawab Sorotan Fraksi-Fraksi

Fraksi Gerindra menyoroti persoalan tunda bayar pekerjaan fisik sebesar Rp 63 miliar. Menanggapi hal ini, Bupati menegaskan bahwa pembayaran diupayakan dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Demokrat memberikan 15 catatan, di antaranya terkait pemerataan pembangunan, serapan anggaran, inovasi penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, hingga distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti melalui peningkatan kinerja OPD secara menyeluruh.

Fraksi Golkar menyoroti optimalisasi PAD, pemanfaatan aset daerah, serta pembayaran honor tenaga honorer. Pemerintah berjanji menyusun struktur organisasi sesuai regulasi dan melaksanakan pembangunan Asrama Putri di Yogyakarta pada tahun 2025.

Fraksi PPP dan PKS meminta prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan, program beasiswa, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta transparansi dalam perencanaan dan penganggaran. Bupati menegaskan semua poin tersebut akan menjadi prioritas pemerintah.

Fraksi Nasdem mencatat perlunya evaluasi kinerja OPD, penempatan camat di rumah dinas, serta penguatan program pendidikan melalui PKBM dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Fraksi PDIP menekankan pembinaan BUMD, peningkatan PAD, dan penertiban galian C ilegal. Pemerintah telah meminta BUMD memaparkan capaian dan strategi ke depan, serta membentuk Tim Yustisi untuk menangani galian C ilegal.

Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti pentingnya pembangunan yang sejalan dengan visi Kabupaten Kampar: Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen menjaga arah kebijakan tersebut.

Bupati menyimpulkan bahwa seluruh pandangan fraksi menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, dan efektivitas pembangunan.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.*(Adv).