GardaMETRO.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pintu kepada organisasi masyarakat (ormas) bidang pendidikan melakukan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah.

Kebijakan ini dilakukan menyusul kebijakan Merdeka Belajar milik Mendikbud Nadiem Makarim yang mengganti Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum.

"Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi selama dua tahun ajaran, yaitu 2020 hingga 2022," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (3/3).


Pelatihan ini nantinya dilakukan kepada pendidik di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Targetnya pelatihan dilakukan terhadap 50 ribu guru dan 5.000 kepala sekolah.
Lihat juga: Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar

Nantinya, kata dia, yang melakukan pelatihan sepenuhnya dari pihak organisasi masyarakat. Namun Kemendikbud bakal menyalurkan dana kepada ormas yang lolos seleksi. Rincian dananya dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama disebut kategori Gajah, di mana ormas bakal mendapatkan dukungan dana hingga Rp20 miliar per tahun untuk target lebih dari 100 sekolah. Kemudian kategori Macan, dengan dukungan dana hingga Rp5 miliar per tahun untuk target 21 sampai 100 sekolah. Terakhir kategori
Kijang, dengan dukungan dana Rp1 miliar per tahun untuk target lima sampai 20 sekolah.

Supriano menjelaskan dana ini bakal disalurkan kepada ormas yang terpilih dalam dua tahap. Pada penyaluran tahap I, ormas bakal menerima 60 persen dari dana setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama, kuitansi, berita acara dan serah terima, pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan, pernyataan sanggup menggunakan bantuan pemerintah dan menyetor sisa dana, serta Rancangan Anggaran (RAB).

Kemudian tahap II sebesar 40 persen bakal menyusul setelah ormas menyertakan kwitansi penerimaan dana tahap I, laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan laporan penggunaan dana tahap I paling sedikit 80 persen.
Lihat juga: Dua WNI Terjangkit Corona, Kemendikbud Belum Liburkan Siswa

"Dalam rangka pengendalian program dan anggaran, Kemendikbud akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pengambilan keputusan dan penyempurnaan program ke depan," jelasnya lagi.

Pendaftaran untuk ormas yang ingin berpartisipasi dapat dilakukan mulai 2 Maret 2020 melalui laman resmi Sekolah Penggerak Kemendikbud. Pada 10 Maret nanti ormas yang mendaftarkan diri bakal bertemu dengan Dinas Pendidikan dari seluruh kabupaten, kota dan provinsi.

Kemudian tanggal 16 Maret sampai 16 Mei, Kemendikbud bakal melakukan identifikasi kelayakan, evaluasi teknis dan keuangan bagi pihak yang mendaftar. Tahap verifikasi bakal di mulai tanggal 16 Mei sampai 30 Juni 2020. Dan pelatihan bisa mulai dilakukan Juni 2020 hingga Mei 2022.

"Implementasi dilakukan pada PAUD, SD atau SMP di daerah yang sudah diajukan [ormas] dan disetujui Kemendikbud," tambah Supriano.




Diketahui Asesmen Kompetensi Minimum bakal menguji kemampuan bernalar siswa menggunakan bahasa (literasi) dan matematika (numerasi).

Asesmen juga tidak lagi dilakukan pada jenjang kelas akhir, melainkan di kelas empat untuk SD, delapan untuk SMP dan 11 untuk SMA.
Selain itu dalam sejumlah kebijakannya yang disebut Merdeka Belajar, Nadiem juga banyak memberikan mandat proses belajar kepada sekolah. Seperti ujian sekolah yang pembuatan soalnya kini jadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah.

Hal ini sempat banyak menuai kritik. Pasalnya masalah pemerataan dan kualitas guru yang kerap jadi kendala pendidikan Indonesia belum juga disentuh oleh Nadiem. (Novita Zg)